Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI (Purn), Kiki
Syahnakri mengingatkan adanya perang generasi keempat yang berbeda
dengan perang-perang fisik konvensional. Bukan penguasaan wilayah atau
tanah yang akan dijadikan target, melainkan untuk mengubah pola
pemikiran, cara hidup, cara pandang, dan ideologi pasar.
Pola perang generasi keempat memang berbeda dengan perang-perang
konvensional. Dalam konteks global, salah satu yang patut disadari,
kata Kiki, adalah getolnya kampanye liberalisme di seluruh penjuru
dunia termasuk Indonesia.
"Perang generasi keempat bukan lagi mengandalkan persenjataan yang
bersifat hardpower tapi juga softpower," kata Kiki. Pernyataan Kiki ia
sampaikan ketika menjadi pembicara dalam seminar Musyawarah Nasional I
yang digelar Think anda Act for National Defense (Tandef) dan Ikatan
SMU Taruna Nusantara dengan tema "Mewujudkan Masyarakat Sadar
Pertahanan" di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Minggu
(12/5/2013).
Hadir dalam diskusi tersebut selain Kiki adalah mantan Wakil Presiden
Jusuf Kalla, pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini
Bakrie, dan pengamat politik dan militer Kusnanto Anggoro, dengan
moderator pakar komunikasi Effendi Gazali.
Menurut Kiki, Kampanye global untuk mempromosikan liberalisme telah
memporak-porandakan banyak negara, termasuk yang terjadi di Libya dan
Irak tak lepas dari misi mempromosikan liberalisme.
Di Indonesia, reformasi 1998 ketika berjalan akhirnya dibajak juga
oleh kekuatan liberalisme. Kita telah dibuat mabuk dengan liberalisme,
ditambah reformasi tanpa dikawal kepemimpinan yang kuat membuat,
Indonesia cita-cita reformasi tak terwujud sempurna.
"Dalam perang generas keempat ini, salah satu yang paling penting
adalah peran media," Kiki mengingatkan. Kiki menceritakan, beberapa
tahun lalu ada sebuah seminar internasional di Jakarta dengan
pembicara mantan Panglima NATO. Sang panglima sempat membuat anekdot
bahwa yang memegang hak veto di PBB itu bukan hanya lima negara, tapi
ditambah satu lagi yaitu CNN (mewakili kekuatan media massa).
Karena itu, begitu pentingnya media massa, sangat bahaya jika media
berhasil diokupasi dan dikolonisasoi oleh pemilik modal yang berpaham
dan memiliki kepentingan untuk menyebarkan liberalisme.
Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan
untuk menata ulang kehidupan berbangsa ini, diantaranya kembali pada
spirit UUD 1945 dan Pancasila, serta perlunya membangun karakter dalam
segala lini pendidikan.
Effendi Gazali menambahkan, akibat liberalisme ini banyak sumber daya
alam dikuasai asing, perbankan dikuasai asing. "Sehingga, bahwa
ekonomi kita sudah dikuasai asing, itu bukan hal yang asing lagi bagi
kita bukan?" ledek Effendi.
Mandegnya gagasan
Kusnanto Anggoro mengungkapkan, apa yang terjadi antara reformasi 1998
hingga kini adalah banyaknya gagasan-gagasan yang mandeg atau terjadi
discontinuity of ideas. Dalam bidang pertahanan, juga terjadi
mandegnya gagasan reformasi.
Paradigma reformasi TNI gencar dilakukan sejak tahun 1999 namun
berhenti pada tahun 2004. Namun, setelah 2004, reformasi TNI mandeg.
"Akhirnya, aktualisasi peran TNI tak selesai dirumuskan dengan baik
akibat adanya gagasan yang mandeg," kata Kusnanto.
Apa penyebabnya? Menurut Kusnanto, itu terjadi karena para penggagas
yang mengusung reformasi ternyata sudah pada pensiun pada rentang 2002
- 2003. Sejak 2004, Fraksi TNI juga tak ada lagi di DPR sehingga
semakin memutus ide reformasi ini.
"Bayangkan antara 2004 sampai sekarang tak ada kelanjutan reformasi,
tak ada perubahan, maka tak mengherankan kalau kita tak punya
kemampuan pulih dari krisis dalam berbagai sektor," kata Kusnanto.
Kondisi makin diperparah dengan kenyataan bahwa daftar calon
legislatif sementara (DCS) kita saat ini didominasi wajah-wajah
parlemen lama. "Karena itu saya tak ada harapan akan ada perubahan
hingga 2019. Saya tak yakin bisa andalkan DPR bagaimana menempatkan
Indonesia dalam konteks global," kata Kusnanto.
Connie Rahakundini Bakrie juga menyampaikan keprihatinannya terhadap
kondisi pertahanan bangsa yang tak terurus. Apalagi jika dikontekskan
dengan pertahanan negara kepulauan, Indonesia benar-benar jauh
tertinggal dibanding negara lain.
Salah satu yang menjadikan kondisi ini terpuruk adalah pada
pemerintahan terutama era Susilo Bambang Yudhoyono, kita dininabobokan
seolah kita tak memiliki musuh. "Semua dianggap teman, tidak tahu
kalau di bawah lautsenjata dan musuh mengancam Indonesia," kata
Connie.
Padahal, kerajaan-kerajaan kecil di zaman dulu telah menunjukkan
bagaimana pentingnya membangun armada laut. Zaman Raja Demak Pati Unus
(berkuasa 1518-1521 , misalnya, dalam setahun bisa membangun 200 kapal
dan memiliki kekuatan angkatan laut yang besar. Pati Unus menyadarkan
kita bagaimana pentingnya membangun industri pertahanan.
Ratu Kalinyamat dari Jepara juga menunjukkan bagaimana kekuatan Jepara
waktu itu dalam memainkan peranannya di tengah negara-negara luar.
Tahun 1550 sudah mencetuskan ide ASEAN dengan power dan
kesejahteraannya.
Atas permintaan Sultan Johor, Ratu Kalinyamat pada 1550 mengirim 4.000
tentara Jepara untuk membebaskan Malaka dari bangsa Eropa. Armada
Jepara ini kemudian bergabung dengan armada pasukan Persekutuan Melayu
hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut berhasil
merebut sebagian Malaka.
Kini, pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan makin terpuruk.
Australia saja, kata Connie, yang tak pernah mendeklarasikan diri
sebagai negara kepulauan, memiliki jelajah pengintai hingga 1.000 mil,
bahkan sampai ke kutub.
"Kita terlalu anteng dengan anggaran kita yang kecil," kata Connie.
Padahal sumber perang yang sering disebut-sebut, semua ada di
Indonesia, mulai sumber daya alam hingga lokasi yang strategis untuk
perdagangan. (Amir Sodikin)
Tampilkan postingan dengan label Pertahanan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pertahanan. Tampilkan semua postingan
Minggu, 12 Mei 2013
JK: Teknologi Mutlak Dikuasai Untuk Pertahanan
Jakarta, Kompas.com
Di tengah perubahan zaman yang pesat, sudah seharusnya Indonesia
memikirkan pertahanan dari serangan teknologi, ideologi, penguasaan
ekonomi, dan politik. Walau demikian, bukan berarti mengabaikan
pentingnya persenjataan militer karena perekonomian bisa maju jika
negra berwibawa.
"Kalau beli tank leopard, negara mana yang akan kita serang? Juga,
negara lain mana yang akan menyerang kita? Sekarang ini seharusnya
fokusnya lebih ke penguasaan teknologi, ideologi, ekonomi, dan politik
dari dalam," kata Jusuf Kalla ketika menjadi pembicara utama dalam
seminar Musyawarah Nasional I yang digelar Think anda Act for National
Defense (Tandef) dan Ikatan SMU Taruna Nusantara dengan tema
"Mewujudkan Masyarakat Sadar Pertahanan" di Gedung Perintis
Kemerdekaan, Jakarta, Minggu (12/5).
Hadir dalam diskusi tersebut selain Jusuf Kalla adalah mantan Wakil
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri,
pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie, dan
pengamat politik dan militer Kusnanto Anggoro, dengan moderator pakar
komunikasi Effendi Gazali.
Menurut Jusuf Kalla, seharusnya kita sudah fokus untuk memikirkan
pertahanan di bidang ideologi, ekonomi, dan politik dengan basis
penguasaan teknologi. "Perang tak lagi perlu kekuatan besar. Zaman
dulu tentara tewas 10.000 itu biasa, sekarang satu orang tewas bisa
menjadi isu besar," kata Kalla.
Begitu mahal nyawa saat ini karena manusia adalah pengendali
teknologinya. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum masuk ke arah
itu karena masih terseok-seok dengan pertahanan konvensional.
"Apa yang dibutuhkan dewasa ini adalah penguasaan teknologi, politik,
diplomasi, dan ideologi," kata Kalla. Amerika bisa saja menyerang
negara mana saja namun terbukti perang ideologi bisa membuat kalang
kabut Amerika. Tak ada yang bisa mendefinisikan kapan ideologi itu
akan menyerang sehingga Bom Bostin pun pecah tanpa antisipasi.
Jepang membuktikan, dia bisa menguasai negara lain dengan kekuatan
ekonomi atau teknologi. Ekonomi memang memegang peranan penting untuk
bisa hidup tegak berwibawa sejajar dengan bangsa lain dan sejahtera.
"Sekarang uang kita habis untuk beli bensin sehingga bagaimana kita
bisa mewujudkan kesejahteraan?" kata Kalla.
Pertahanan itu juga terkait kemauan kita dalam penguasaan teknologi,
termasuk kemauan kita untuk tidak korupsi. Namun, bukan berarti Kalla
mengabaikan pertahanan militer. "Ekonomi bisa kuat kalau negara
berwibawa. Kalau negara tak memiliki persenjataan kuat, bagaimana kita
bisa menghalau pencuri ikan di lautan? TNI harus kuat, orangnya dan
persenjataannya," papar Kalla.
Mempersenjatai tentara memang butuh ekonomi yang kuat. Namun
sebenarnya, jika punya politik diplomasi yang canggih, bisa dilakukan
dengan memakai hubungan strategis dengan negara lain. Dengan hubungan
yang strategis dengan negara lain, Indonesia bisa mendapatkan
persenjataan yang kuat dengan harga fleksibel.
Kalla juga mengingatkan, 10 dari 15 konflik yang terjadi itu akibat
ketidakadilan ekonomi dan politik. "Papua disamping sparatisme ada
ketidakadilan. Di Aceh, apa yang terjadi bukan soal agama tapi
tentamg ketidakadilan," kata Kalla.
Untuk mengurai persoalan bangsa yang begitu pelik, menurut Kalla, kita
membutuhkan pemimpin demokratis yang bisa memahami, punya visi ke
depan, bertanggung jawab, bisa mempengaruhi orang, bisa menjalankan
kebijakan populer maupun tan populer. Kalla mencontohkan, dulu ketika
BBM naik 160 persen, tak ada protes yang berarti.
Sementara ketika pemerintahan sekarang akan menaikkan BBM 30 persen,
banyak demo terjadi di mana-mana. "Ini cara menjelaskan yang salah dan
teknik mempengaruhi orang, enggak perlu diktator," kata Kalla.
Kita harus memiliki visi ke depan. Walaupun musuh bersama (common
enemy) tak ada, kita perlu merumuskan common objective atau tujuan
bersama yaitu kemajuan bangsa. Kalla mencontohkan keberhasilan dalam
menggalang kampanye komodo sebagai bagian warisan dunia yang harus
dilestarikan.
"Saat itu, 40 hari sebelum pengumuman, ada panitia yang datang meminta
tolong dibantu karena suara untuk komodo baru mendapat 60.000an," kata
Kalla. Kemudian Kalla menyanggupi terlibat dan menjelaskan kepada
masyarakat bahwa komodo ini bukan hanya untuk kepentingan komodo saja
tapi bisa berimplikasi pada kesejahteraan Indonesia, misal dengan
banyaknya turis yang datang sehingga ekonomi bisa berkembang.
Dengan penjelasan yang logis seperti itu, komodo akhirnya langsung
mendapatkan 300 juta suara dalam tempo 40 hari. "Jadi, tak harus punya
common enemy dulu, kita bisa buat common objective untuk tujuan
bersama," kata Kalla. (Amir Sodikin)
Di tengah perubahan zaman yang pesat, sudah seharusnya Indonesia
memikirkan pertahanan dari serangan teknologi, ideologi, penguasaan
ekonomi, dan politik. Walau demikian, bukan berarti mengabaikan
pentingnya persenjataan militer karena perekonomian bisa maju jika
negra berwibawa.
"Kalau beli tank leopard, negara mana yang akan kita serang? Juga,
negara lain mana yang akan menyerang kita? Sekarang ini seharusnya
fokusnya lebih ke penguasaan teknologi, ideologi, ekonomi, dan politik
dari dalam," kata Jusuf Kalla ketika menjadi pembicara utama dalam
seminar Musyawarah Nasional I yang digelar Think anda Act for National
Defense (Tandef) dan Ikatan SMU Taruna Nusantara dengan tema
"Mewujudkan Masyarakat Sadar Pertahanan" di Gedung Perintis
Kemerdekaan, Jakarta, Minggu (12/5).
Hadir dalam diskusi tersebut selain Jusuf Kalla adalah mantan Wakil
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri,
pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie, dan
pengamat politik dan militer Kusnanto Anggoro, dengan moderator pakar
komunikasi Effendi Gazali.
Menurut Jusuf Kalla, seharusnya kita sudah fokus untuk memikirkan
pertahanan di bidang ideologi, ekonomi, dan politik dengan basis
penguasaan teknologi. "Perang tak lagi perlu kekuatan besar. Zaman
dulu tentara tewas 10.000 itu biasa, sekarang satu orang tewas bisa
menjadi isu besar," kata Kalla.
Begitu mahal nyawa saat ini karena manusia adalah pengendali
teknologinya. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum masuk ke arah
itu karena masih terseok-seok dengan pertahanan konvensional.
"Apa yang dibutuhkan dewasa ini adalah penguasaan teknologi, politik,
diplomasi, dan ideologi," kata Kalla. Amerika bisa saja menyerang
negara mana saja namun terbukti perang ideologi bisa membuat kalang
kabut Amerika. Tak ada yang bisa mendefinisikan kapan ideologi itu
akan menyerang sehingga Bom Bostin pun pecah tanpa antisipasi.
Jepang membuktikan, dia bisa menguasai negara lain dengan kekuatan
ekonomi atau teknologi. Ekonomi memang memegang peranan penting untuk
bisa hidup tegak berwibawa sejajar dengan bangsa lain dan sejahtera.
"Sekarang uang kita habis untuk beli bensin sehingga bagaimana kita
bisa mewujudkan kesejahteraan?" kata Kalla.
Pertahanan itu juga terkait kemauan kita dalam penguasaan teknologi,
termasuk kemauan kita untuk tidak korupsi. Namun, bukan berarti Kalla
mengabaikan pertahanan militer. "Ekonomi bisa kuat kalau negara
berwibawa. Kalau negara tak memiliki persenjataan kuat, bagaimana kita
bisa menghalau pencuri ikan di lautan? TNI harus kuat, orangnya dan
persenjataannya," papar Kalla.
Mempersenjatai tentara memang butuh ekonomi yang kuat. Namun
sebenarnya, jika punya politik diplomasi yang canggih, bisa dilakukan
dengan memakai hubungan strategis dengan negara lain. Dengan hubungan
yang strategis dengan negara lain, Indonesia bisa mendapatkan
persenjataan yang kuat dengan harga fleksibel.
Kalla juga mengingatkan, 10 dari 15 konflik yang terjadi itu akibat
ketidakadilan ekonomi dan politik. "Papua disamping sparatisme ada
ketidakadilan. Di Aceh, apa yang terjadi bukan soal agama tapi
tentamg ketidakadilan," kata Kalla.
Untuk mengurai persoalan bangsa yang begitu pelik, menurut Kalla, kita
membutuhkan pemimpin demokratis yang bisa memahami, punya visi ke
depan, bertanggung jawab, bisa mempengaruhi orang, bisa menjalankan
kebijakan populer maupun tan populer. Kalla mencontohkan, dulu ketika
BBM naik 160 persen, tak ada protes yang berarti.
Sementara ketika pemerintahan sekarang akan menaikkan BBM 30 persen,
banyak demo terjadi di mana-mana. "Ini cara menjelaskan yang salah dan
teknik mempengaruhi orang, enggak perlu diktator," kata Kalla.
Kita harus memiliki visi ke depan. Walaupun musuh bersama (common
enemy) tak ada, kita perlu merumuskan common objective atau tujuan
bersama yaitu kemajuan bangsa. Kalla mencontohkan keberhasilan dalam
menggalang kampanye komodo sebagai bagian warisan dunia yang harus
dilestarikan.
"Saat itu, 40 hari sebelum pengumuman, ada panitia yang datang meminta
tolong dibantu karena suara untuk komodo baru mendapat 60.000an," kata
Kalla. Kemudian Kalla menyanggupi terlibat dan menjelaskan kepada
masyarakat bahwa komodo ini bukan hanya untuk kepentingan komodo saja
tapi bisa berimplikasi pada kesejahteraan Indonesia, misal dengan
banyaknya turis yang datang sehingga ekonomi bisa berkembang.
Dengan penjelasan yang logis seperti itu, komodo akhirnya langsung
mendapatkan 300 juta suara dalam tempo 40 hari. "Jadi, tak harus punya
common enemy dulu, kita bisa buat common objective untuk tujuan
bersama," kata Kalla. (Amir Sodikin)
Langganan:
Postingan (Atom)